TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Pemerintah Provinsi DKi Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan melakukan pergantian pejabat gara-gara penyerapan anggaran rendah mendapat tanggapan dari pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Dia bahkan membandingkan Anies dengan Ahok.
Menurut Trubus, rendahnya serapan anggaran DKI Jakarta dalam APBD 2018 karena koordinasi yang lemah di tubuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Memang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) koordinasinya lemah dengan Gubernur Anies Baswedan," ujar Trubus kepada Tempo hari ini, Senin, 2 April 2018.
Infografis: Pilpres 2019, Popularitas Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Merambat Naik
Dia menuturkan, lemahnya koordinasi dalam birokrasi ini akibat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak berlatarbelakang birokrat. Pengetahuan dan latar belakang itulah yang berpengaruh terhadap pengawasan terhadap SKPD di lingkungan pemerintah provisni. "Tak seperti Pak Ahok, dulunya bupati dan Pak Djarot sebelumnya wali kota." katanya.
Baca: Serapan Anggaran Rendah, Sandiaga Uno: Jabatan PNS DKI Dirombak
Dia menanggapi pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bahw akan dilakukan pergantian pejabat atau perombakan jabatan sejumlah pegawai negeri sipil pada pertengahan April 2018 menyusul seretnya penyerapan anggaran yang hingga Triwulan I 2018 baru mencapai 6 persen. Sandiaga Uno menyebut sejunlah faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran sangat rendah, salah satu kinerja yang belum optimal.
Menurut Trubus, penyerapan anggatan DKI Jakarta pada triwulan pertama setiap tahun memang selalu bermasalah. Dia mencontohkan pada Triwulan I 2017 menyerapannya cuma 25 persen, lebih dari Triwulan I 2016 yakni 33 persen.
"Sekarang 2018 malah 6 persen, ini terendah dalam sejarah," ucapnya.
Trubus membenarkan rendahnya serapan anggaran karena birokrasi bermasalah efektivitasnya. Maka pergantian sejumlah pejabat memang dibutuhkan namun harus menyeluruh. Kalau pergantiannya parsial dia yakin tak akan efektif sebab penyakit birokrasi turun temurun adalah koruptif, malas, dan kurang inovasi.
Politikus Partai NasDem di DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus, pun menyoroti rendahnya serapan anggaran. Menurut dia, itu karena pejabat eselon II dan III SKPD sibuk mengikuti pendidikan. Dia berpendapat seharusnya Anies Baswedan, gubernur pengganti Ahok, menyeleksi para pejabat yang akan mengikuti pendidikan.
